Anti Korupsi

Penelitian yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang diumumkan pada Bulan Maret Tahun 2002, menempatkan Indonesia dengan tingkat skor 9.92 berdasarkan skala tertinggi 10. Sedangkan menurut Transparency International (TI) Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk Indonesia pada tahun 2003 sebesar 1.9  dan peringkat 122 dari 133 negara. Sedangkan pada tahun 2004, IPK menjadi 2.0 dan menduduki urutan 137 dari 146 negara.          

Sedangkan survei Lembaga Studi Pembangunan Kebijakan dan Masyarakat tahun 1999/2000,  mengungkapkan bahwa terdapat 4 (empat) sektor pelayanan publik yang memungut biaya tidak resmi yaitu sektor perumahan, industri dan perdagangan, kependudukan, dan pertanahan. Dalam sektor-sektor tersebut, antara 56–70% pegawainya dituding menerima suap oleh para responden yang merupakan rekan kerjanya sendiri.

Diperkirakan terjadi kebocoran sebesar 30% dari Belanja Negara tahun 2003 yang berjumlah Rp. 118 trilyun. Hal ini disebabkan oleh sistem penerimaan dan pengelolaan keuangan negara yang kurang transparan dan akuntabel, terutama pada sektor-sektor yang rawan korupsi seperti perpajakan dan bea-cukai, serta sektor-sektor dengan anggaran pengeluaran negara terbesar seperti sektor pendidikan, kesehatan, hankam, pekerjaan umum dan perhubungan.

Korupsi terjadi biasanya dipicu oleh tiga hal, yaitu adanya Tekanan (Pressure), Peluang (Opportunity) dan Alasan Pembenar (Rationalization). Tekanan adalah faktor yang melekat pada diri pelaku (sifat rakus, kebutuhan finansial mendesak, ancaman dari atasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dlsb). Peluang adalah faktor yang melekat pada kelemahan sistem, sistem yang tidak andal akan selalu menjadi celah terjadinya tindak korupsi. Sedangkan Alasan Pembenar, adalah penguat sempurnanya picuan atas suatu tindak pidana. Alasan pembenar muncul karena tidak adilnya perlakuan dan lemahnya penegakkan hukum.

Memerangi korupsi adalah mengeliminasi ketiga unsur pemicunya yaitu Tekanan, dengan penyadaran pribadi manusia melalui Strategi pendidikan Anti-Korupsi. Peluang, dengan melakukan Strategi Penguatan Sistem melalui evaluasi rutin atas semua sistem yang bekerja dalam penyelenggaraan negara, dan membuat perbaikan atas temuan kelemahan sistem, berujung pada reformasi birokrasi; dan Alasan Pembenar, dengan Strategi Penegakan Aturan dan Pemberian Sanksi secara tepat dan segera, untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan merupakan contoh dalam kampanye bahwa setiap perbuatan korupsi pasti dikenai sanksi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s